Pemerintah akan melakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS). Penataan mulai dilakukan Januari 2012 dengan melibatkan lima kementerian.
Selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), empat lainnya adalah Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN dan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menuturkan, upaya lima kementerian ini sudah ditandatangani melalui peraturan bersama. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) mengenai regulasi pemerataan distribusi guru yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud.

Tujuan dirumuskannya peraturan bersama ini, lanjut Nuh, untuk memberikan layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan guru, khususnya di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini formal dan informal (PAUDNI) dapat terpenuhi.

Ini dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, elevansi, kesetaraan, serta kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Selain itu, dengan diberlakukannya desentralisasi pemerintahan, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan guru yang lebih cermat lagi, mulai dari tahap perencanaan, pengangkatan, penempatan, hingga pembinaan terhadap guru.

Pemerintah pusat, menurut Nuh, lebih berperan terhadap kebijakan nasional dan koordinasi dengan pemerintah daerah. "Dengan demikian, permasalahan pengelolaan guru menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya usai peringatan Hari Guru Nasional 2011 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Nuh mengakui, persoalan distribusi guru memang masih timpang sehingga terkesan persoalan mendasar tentang guru ada pada kekurangan jumlah yang bersifat menahun. Padahal, faktualnya, rasio guru dan siswa di Indonesia cukup.

Bahkan, katanya, dibandingkan dengan negara lain, rasionya cukup baik. Nuh menuturkan, pemerataan ini menjadi penting karena jumlah guru yang memasuki masa pensiun hingga 2014 cukup besar, sementara rasio guru dan siswa cukup baik. "Semua ini memerlukan perencanaan yang matang," tuturnya.

Nuh menguraikan, peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru PNS yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan guru bukan hanya mengatur tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melainkan juga mengatur soal sanksi bagi yang tidak melaksanakan.

Sanksi akan diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak melakukan penataan dan pemerataan guru dengan berpegang pada rekomendasi dari Kemendikbud. Sanksi meliputi Kemendikbud akan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan.

Lainnya, memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada bupati atau wali kota dan gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan serta pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya.

Atas dasar rekomendasi Kemendikbud, Kemeneg PAN dan RB akan menunda pemberian formasi guru PNS kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemenkeu akan melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemendagri akan memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS.**ed: burhanuddin bella

 

Sumber : http://republika.co.id:8080/koran/0/148733/Pemerataan_Guru_PNS_Ditata

Comments  

 
0 #2 Akhiri 2012-02-12 15:22
Setuju komen pak Marjiyo , jaman TI mengapa masih lambat pendataan ???
Mestinya PNS Bantul telah pendataan PU-PNS sehingga dapat segera diketahui kebutuhan PNS di Bantul dan pemerataannya.
Quote
 
 
+1 #1 Marjiyo 2012-01-09 10:29
mbok digalakkan laporan lewat on line !
Quote