Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Penetapan Jabatan Fungsional Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi,
  2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi,
  3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
    1. Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian,
    2. Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan.
  4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
  5. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional.

 

Angka Kredit Jabatan Fungsional

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang . Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanan tugas utama. Tugas utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (job description) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang.

Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/ pangkat pejabat fungsional.

 

Tim Penilai Angka Kredit

Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing.

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas :

  1. Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV.
  2. Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III.

 

Pengangkatan

Persyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah:

  1. Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil,
  2. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan,
  3. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku,
  4. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan,
  5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

 

Kenaikan Jabatan

Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

  1. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir,
  2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,
  3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

 

Kenaikan Pangkat

Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

  1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,
  2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi,
  3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

 

Jenjang Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Fungsional Ahli.

Untuk masing-masing jabatan tersebut di atas ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/ golongan ruang sebagai berikut:

 

JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL *)

I. JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL

NO JABATAN GOL/RUANG KETERANGAN
1 Pelaksana Pemula II/a Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjulan Tingkat Atas
2 Pelaksana II/b-II/c-II/d
3 Pelaksana Lanjutan III/a-III/b
4 Penyelia III/c - III/d

 

II. JABATAN FUNGSIONAL AHLI

NO JABATAN GOL/RUANG KETERANGAN
1 Ahli Pertama III/a-III/b Sekurang-kurangnya berijazah Sarjana (SI) atau D-IV
2 Ahli Muda III/c - III/d
3 Ahli Madya IV/a-IV/b-IV/c
4 Ahli Utama lV/d - IV/e

 

Pembebasan dari Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

  1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau
  2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966,
  3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya,
  4. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau
  5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

 

Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila:

  1. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin,
  2. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatanfungsional,
  3. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan,
  4. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan,
  5. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

 

Pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki. Pemberhentian dari jabatan fungsional Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

  1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah mempunyai kekuatan tetap.
  2. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

 

Pembebasan sementara, pemberhentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam rumpun-rumpun jabatan fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan-jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan dapat berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999.

Contoh Jabatan Fungsional dan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Rumpun Jabatan Fungsional

No

JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI PEMBINA

RUMPUN JABATAN

1.

Adikara Siaran

Dep. Keuangan

-

2.

Administrator Kesehatan

Departemen Kesehatan

Kesehatan

3.

Agen

Badan Intelejen Negara

Penyidik dan Detektif

4.

Analis Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara

Manajemen

5.

Andalan Siaran (AS)

Dep. Keuangan

-

6.

Apoteker

Dep. Kesehatan

Kesehatan

7.

Arsiparis

Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

8.

Asisten Apoteker

Dep. Kesehatan

Kesehatan

9.

Auditor

BPK dan BPKP

Akuntan dan Anggaran

10.

Bidan

Dep. Kesehatan

Kesehatan

11.

Diplomat

Dep. Luar Negeri

-

12.

Dokter

Dep. Kesehatan

Kesehatan

13.

Dekter Gigi

Dep. Kesehatan

Kesehatan

14.

Dosen

Dep. Pendidikan Nasional

Pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi

15.

Epidemiologi Kesehatan

Dep. Kesehatan

Kesehatan

16.

Entomolog Kesehatan

Dep. Kesehatan

Kesehatan

17.

Fisioterapis

Dep. Kesehatan

Kesehatan

18.

Guru

Dep. Pendidikana Nasional

-

19.

Inspektur Ketenagalistrikan

Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengawas Kualitas dan Keamanan

20.

Inspektur Minyak dan Gas Bumi

Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengawas Kualitas dan Keamanan

21.

Inspektur Tambang

Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengawas Kualitas dan Keamanan

22.

Instruktur

Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pendidikan lainnya

23.

Jaksa

Kejaksaan Agung

-

24.

Medik Veteriner

Dep. Pertanian

Ilmu Hayat

25.

Nutrisionis

Dep. Kesehatan

Kesehatan

26.

Okupasi Terapis

Dep. Kesehatan

Kesehatan

27.

Operator Transmisi Sandi

Lembaga Sandi Negara

Kesehatan

28.

Ortosis Prostesis

Departemen Kesehatan

Operator alat-alat dan elektronik

29.

Pamong Belajar

Dep. Pendidikan Nasional

Pendidikan Lainnya

30.

Pamong Budaya

Dep. Kebudayaan dan Pariwisata

Penerangan dan Seni Budaya

31.

Paramedik Veteriner

Dep. Pertanian

Ilmu Hayat

32.

Pekerja Sosial

Dep. Sosial

Ilmu Sosial dan yang berkaitan

33.

Pemeriksa Bea dan Cukai

Dep. Keuangan

Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan

34.

Pemeriksa Merk

Dep. Kehakiman dan HAM

Hak Cipta, Paten dan Merek

35.

Pemeriksa Pajak

Dep. Keuangan

Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan

36.

Pemeriksa Paten

Dep. Kehakiman dan HAM

Hak Cipta, Paten dan Merek

37.

Peneliti

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Matematika, Statistika dan yang berkaitan

38.

Penera

Dep. Perdagangan

Pengawas Kualitas dan Pengawas

39.

Penerjemah

Sekneg

Manajemen

40.

Pengamat Gunung Api

Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

Fisika, Kimia dan yang berkaitan

41.

Pengamat Meteorologi dan Geofisika

Badan Meteorologi dan Geofisika

Fisika, Kimia dan yang berkaitan

42.

Pengantar Kerja

Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ilmu Sosial dan yang berkaitan

43.

Pengawas Benih Ikan

Dep. Kelautan dan Perikanan

Ilmu Hayat

44.

Pengawas Benih Tanaman

Dep. Pertanian

Ilmu Hayat

45.

Pengawas Bibit Ternak

Dep. Petanian

Ilmu Hayat

46.

Pengawas Farmasi dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengawas Kualitas dan Keamanan

47.

Pengawas Keselamatan Pelayaran

Dep. Perhubungan

Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat

48.

Pengawas Ketenagakerjaan

Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengawas Kualitas dan Keamanan

49.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Dep. Petanian

Ilmu Hayat

50.

Pengawas Mutu Pakan

Dep. Petanian

Ilmu Hayat

51.

Pengawas Perikanan

Dep. Kelautan dan Perikanan

Ilmu Hayat

52.

Pengawas Radiasi

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Fisika, Kimia dan yang berkaitan

53.

Pengwas Sekolah

Dep. Pendidikan Nasional

Pendidikan lainnya

54.

Pengendalian Dampak Lingkungan

Kementrian Negara Lingkungan Hidup

Ilmu Hayat

55.

Pengendali Ekosistem Hutan

Dep. Kehutanan

Ilmu Hayat

56.

Pengendali Frekuensi Radio

Dep. Perhubungan

Operator alat-alat optik dan elektronik

57.

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Dep. Kelautan dan Perikanan

Ilmu Hayat

58.

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

Dep. Petanian

Ilmu Hayat

59.

Penggerak Swadaya Masyarakat

Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ilmu Sosial dan yang berkaitan

60.

Penghulu

Dep. Agama

Keagamaan

61.

Penguji Kendaraan Bermotor

Dep. Perhubungan

Pengawas Kualitas dan Keamanan

62.

Penguji Mutu Barang

Dep. Perindustrian

Pengawas Kualitas dan Keamanan

63.

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan

Dep. Keuangan

Ass Prof yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan

64.

Penilik

Dep. Pendidikan Nasional

Pendidikan lainnya

65.

Penyelidik Bumi

Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral

Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

66.

Penyuluh Agama

Dep. Agama

Keagamaan

67.

Penyuluh Kehutanan

Dep. Kehutanan

Ilmu Hayat

68.

Penyuluh Keluarga Berencana

BKKBN

Ilmu Sosial dan yang berkaitan

69.

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Dep. Kesehatan

Kesehatan

70.

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Dep. Perindustrian

Ilmu Sosial yang berkaitan

71.

Penyuluh Pajak

Dep. Keuangan

Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan

72.

Penyuluh Pertanian

Dep. Pertanian

Ilmu Hayat

73.

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Dep. Kehakiman dan HAM

Hukum dan Peradilan

74.

Perantara Hubungan Industrial

Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hukum dan Peradilan

75.

Perawat

Dep. Kesehatan

Kesehatan

76.

Perawat Gigi

Dep. Kesehatan

Kesehatan

77.

Perekam Medis

Dep. Kesehatan

Kesehatan

78.

Perekayasa

BPPT

Peneliti dan Perekayasa

79.

Perencana

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Manajemen

80.

Polisi Kehutanan

Dep. Kehutanan

Penyidik dan Detektif

81.

Pranata Hubungan Masyarakat

Lembaga Informasi Nasional

Penerangan dan Seni Budaya

82.

Pranata Komputer

Badan Pusat Statistik

Kekomputeran

83.

Pranata Laboratorium Kesehatan

Dep. Kesehatan

Kesehatan

84.

Pranata Nuklir

Badan Tenaga Atom Nasional

Fisika, Kimia dan yang berkaitan

85.

Pustakawan

Perpustakaan Nasional

Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

86.

Radiografer

Dep. Kesehatan

Kesehatan

87.

Refraksionis Optisien

Dep. Kesehatan

Kesehatan

88.

Sandiman

Lembaga Sandi Negara

Penyidik dan Detektif

89.

Sanitarian

Dep. Kesehatan

Kesehatan

90.

Statistisi

Badan Pusat Statistik

Matematika, Statistika dan yang berkaitan

91.

Surveyor Pemetaan

BAKOSURTANAL

Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

92.

Teknik Jalan dan Jembatan

Dep. Pekerjaan Umum

Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

93.

Teknik Pengairan

Dep. Pekerjaan Umum

Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

94.

Teknik Penyehatan Lingkungan

Dep. Pekerjaan Umum

Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

95.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

Dep. Pekerjaan Umum

Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

96.

Teknik Elektromedis

Dep. Kesehatan

Kesehatan

97.

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

BPPT

Peneliti dan Perekayasaan

98.

Teknisi penerbangan

Dep. Perhubungan

Teknisi dna Pengontrol Kapal dan Pesawat

99.

Teknisi Siaran

Dep. Keuangan

-

100.

Terapis Wicara

Dep. Kesehatan

Kesehatan

101.

Widyaiswara

Lembaga Administrasi Negara

Pendidikan liannya

 

Bahan bacaan:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
  2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
  3. Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 9 Juli 1988

 

Sumber: http://bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-angkat-fungsional.html